JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo masih mengalami penolakan di Papua.
Ramai di sosial media jika para pelajar yang berdemo untuk menolak masuknya program Makan Bergizi Gratis ini.
Alih-alih MBG, para pelajar ini menuntut untuk perbaikan pada sektor pendidikan.
Mengenai penolakan Makan Bergizi Gratis, pihak Istana mengatakan kalau demo yang dilakukan adalah bentuk penyampaian aspirasi.
Namun perlu menghindari adanya kekerasan yang terjadi antara peserta demo dengan aparat.
“Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025.
Hasan juga mengatakan kalau menolak program Makan Bergizi Gratis itu adalah hak siapapun.
Menurutnya, setiap orang punya hak untuk menerima atau menolaknya.
Penolakan MBG Bukan untuk Menghalangi Mereka yang Mau Menerima
Hasan menambahkan jika masih ada yang menginginkan program MBG ini untuk tetap berjalan.
Karena itu, penolakan yang dilakukan bukan untuk menghalangi mereka yang masih ingin menjadi penerima manfaat MBG.
“Jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” kata Hasan.
“Kalau ada yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu, bisa bilang ‘Kami nggak usah dikasih,’ nggak apa-apa,” imbuhnya.
“Jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain untuk mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis,” ucap Hasan.
Manfaat Program MBG untuk Pemenuhan Gizi
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menunjukkan sikap optimisnya jika setelah program ini berlangsung, masyarakat akan merasakan manfaatnya sendiri.
“Nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting,” ujarnya.
“Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” imbuh Sjafrie.
Ia juga mengatakan kalau program MBG ini adalah hak yang harus diberikan kepada para penerima manfaat.
“Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi,” tuturnya.
“MBG ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah,” imbuhnya.
Demo Penolakan MBG di Papua Bukan Hal yang Baru
Sempat terjadi demo penolakan MBG di Papua hingga diwarnai aksi ancaman pembakaran sekolah yang melaksanakan, Menhan menyatakan pelaksanaan program ini memperdulikan isu politik.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini merupakan tugas kemanusiaan.
“Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Sjafrie pada Selasa, 4 Februari 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia juga menyatakan akan menerjunkan personel TNI AD dalam mengamankan pelaksanaan program MBG di tiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPGG.
“Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif, jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ujar Sjafrie. (*)
